Soal Satu Lawan Satu Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

Soal Satu Lawan Satu

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

1. Rumusan Alinea Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan alinea pertama adalah……

Jawab :Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebaab itu, maka penjajahan dia atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

4. Dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal rumusan alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945……

Jawab : Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

5. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan alinea kedua adalah……

Jawab : Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan alinea kedua pembukaan adalah……

Jawab : Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

8. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan alinea ketiga adalah……

Jawab :  Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

9. Tujuan pembentukan pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 1 ayat 1 adalah Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang terdapat pada naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diubah. Naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959).

11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 1 ayat 2 adalah……

Jawab : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***) 2 Kali

12. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 1 ayat 3 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan mengenai Indonesia adalah Negara hukum adalah pasal yang dimaksud untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah Negara hukum baik dalam peyelengaraan Negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sebutan tiga prinsip dasar Negara hukum……

Jawab : Supremasi hukum ( Supremasi Of Law ), Kesetaraan didalam hukum ( Equality Before The Law ), dan Penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum ( Due Process Of Law).

13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 1 ayat 3 adalah Negara Indonesia adalah Negara hukum. Yang dimaksud dengan Negara hukum adalah……

Jawab : Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan  yang tidak dipertanggung jawabkan (akuntabel). 3 Kali

14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 2 ayat 1 adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) 3 Kali

15. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 2 ayat 1 keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas……

Jawab : anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

16. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 2 ayat 1 Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.***) 3 Kali

17. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 2 ayat 1 Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang – undang. Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019 sampai dengan2024 adalah……

Jawab : 711 orang ( 575 Dewan Perwakilan Rakyat dan 136 Dewan Perwakilan Daerah).

18. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 2 ayat 2 adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 2 ayat 2 adalah Majelis Permusyawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara. Sedangkan pasal 2 ayat 3 adalah……

Jawab : Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

20. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 2 ayat 3 adalah……

Jawab : Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

21. Pada pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak adalah pasal……

Jawab : pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan rumusan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)

23. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 3 ayat 1 adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)

24. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 3 ayat 3……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

25. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 5 ayat 1 adalah…..

Jawab : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*) 2 Kali

26. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan ayat berapa….

Jawab : pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Sesuai ketentuan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 5 ayat 2 untuk menjalankan  Undang-Undang sebagaimana mestinya Presidan berwenang untuk……

Jawab : Menetapkan peraturan pemerintah.

28. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 5 ayat 2 adalah…..

Jawab : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

29. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6 ayat 1 berbunyi……

Jawab : Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

30. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 6 ayat 1 Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara……

Jawab : serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

31. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6 ayat 1 adalah……

Jawab : Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***) 2 Kali

32. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6 ayat 1 adalah Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang di maksud tidak pernah mengkhianati Negara adalah……

Jawab : Tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. Tidak pernah mengkhianati Negara adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah  melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut merupakan salah satu syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang terdapat pada rumusan pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……

Jawab : Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

34. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 2 adalah……

Jawab : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

35. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 3 adalah……

Jawab : Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***) 3 Kali

36. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 6A ayat 3 syarat terpilihnya Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh….

Jawab : Rakyat. 2 Kali

37. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 3 adalah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Indonesia yang keenam adalah....

Jawab : Susilo Bambang Yudhoyono.

38. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 3 adalah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Wakil Presiden Indonesia kesebelas adalah…..

Jawab : Budiono. 2 Kali

39. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 4 adalah……

Jawab : Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****) 4 Kali

40. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut merupakan rumusan pasal 6A ayat 4 yang ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun……

Jawab : Tahun 2002. 3 Kali

41. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 4 adalah Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan langsung oleh rakyat diusulkan oleh......

Jawab : Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.

42. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7 adalah……

Jawab : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*) 3 Kali

43. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7 pengaturan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah.....

Jawab : Memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

44. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila……

Jawab : terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) 2 Kali

45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7A adalah…..

Jawab : Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) 3 Kali

46. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 1 adalah……

Jawab : Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) 5 Kali

47. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 2 adalah……

Jawab : Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***) 4 Kali

48. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 3 berapa 

Jawab : hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

49. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 3 adalah……

Jawab : Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnay 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) 4 Kali

50. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 4 adalah……

Jawab : Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***) 2 Kali

51. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 5 adalah……

Jawab : Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) 4 Kali

52. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 6 adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***) 3 Kali

53. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 7 adalah……

Jawab : Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) 5 Kali

54. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7C adalah……

Jawab : Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

55. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 7C adalah Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila terjadi sengketa kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka hal tersebut dapat diadili oleh……

Jawab : Mahkamah Konstitusi

56. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 8 ayat 1 adalah……

Jawab : Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)

57. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 8 ayat 2 adalah……

Jawab : Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***) 2 Kali

58. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 8 ayat 3 adalah……

Jawab : Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****) 2 Kali

59. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 9 ayat 2 adalah......

Jawab : Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majeis  Permusyawarakatan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkama Agung.*) 2 Kali

60. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majeis  Permusyawarakatan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkama Agung. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……

Jawab : Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

61. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 10 adalah……

Jawab : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

62. Rumusan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang terdapat pada naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diubah. Rumusan naskah asli dicantumkan pada lembaran negara nomor……

Jawab : Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.

63. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 11 ayat 1 adalah……

Jawab : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****) 2 Kali

64. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 11 ayat 2 adalah……

Jawab : Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***) 8 Kali

65. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 12 adalah……

Jawab : Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 2 Kali

66. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 13 ayat 1 adalah Presiden mengangkat duta dan konsul. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang terdapat pada Naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diubah. Rumusan Naskah asli dicantumkan pada lembaran negara nomor……

Jawab : Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.

67. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut ditetapkan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun……

Jawab : 1999.

68. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 14 ayat 1 adalah……

Jawab : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)

69. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 14 ayat 2 adalah…..

Jawab : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*) 2 Kali

70. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 14 ayat 2 adalah Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengertian dari abollisi adalah……

Jawab : Abolisi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah diproses secara hukum tetapi kemudian proses hukumnya dihentikan.

71. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 15 adalah Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan pengaturan pasal 15 tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, telah ditetapkan didalam undang-undang Nomor……

Jawab : Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. 2 Kali

72. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 adalah tentang gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Rumusan pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah......

Jawab : Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*) 2 Kali

73. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 16 adalah……

Jawab : Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang – undang.****)

74. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 1 adalah……

Jawab : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

75. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 2 adalah menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sedangkan rumusan pasal 17 ayat 3 adalah……

Jawab : Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

76. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 3 adalah……

Jawab : Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

77. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu rumusan pasal dan ayat berapa……

Jawab : rumusan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Kali

78. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 4 adalah……

Jawab : Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.***)

79. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 4 adalah Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Rumusan tersebut ditetapkan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 dan ditempatkan pada lembaran Negara Nomor……

Jawab : Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006. 

80. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 4 adalah Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga pada tahun……

Jawab : tahun 2001.

81. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 17 ayat 4 adalah Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan……

Jawab : ketiga 2001.

82. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18 ayat 1 adalah……

Jawab : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

83. Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

84. Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. Rumusan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)

85. Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….

Jawab : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)

86. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 18 ayat 2 adalah Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud tugas pembantuan adalah……

Jawab : Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 2 Kali

87. Rumusan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Rumusan pasal tersebut terdapat dalam Bab VI mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah adalah…..

Jawab : Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

88. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18 ayat 4 adalah……

Jawab : Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepal pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**)

89. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tersebut ditetapkan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun…..

Jawab : 2000.

90. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18 ayat 5 adalah……

Jawab : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**) 2 Kali

91. Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah memerintahkan berbagai undang-undang tentang penyelengaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18 ayat 6 adalah……

Jawab : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)

92. Amanat ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998 adalah……

Jawab : memerintahkan berbagai undang-undang tentang penyelengaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan pasal 18, 18A dan 18B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

93. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Merupakan bunyi rumusan pasal……

Jawab : pasal 18A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Kali

94. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18A ayat 2 adalah……

Jawab : Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**) 2 Kali

95. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18A ayat 2 adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ketentuan tersebut di tetapkan dalam perubahan tahun 2000 dan ditempatkan pada lembaran negara nomor……

Jawab : Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006.

96. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18B ayat 1 adalah……

Jawab :  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

97. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 18B ayat 2 adalah……

Jawab : Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak sepanjang maih hidup dan sesui dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang. 2 Kali

98. Rumusan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2014-2019 adalah……

Jawab :  560 Orang. 3 Kali

99. Rumusan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019 – 2024 adalah…..

Jawab : 575 orang. 2 Kali

100. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 19 ayat 2 adalah……

Jawab : Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

101. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 20 ayat 2 adalah…..

Jawab : Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

102. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama pernyataan tersebut merupakan rumusan……

Jawab : pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

103. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat lembaga negara yang memiliki wewenang mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah……

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah.

104. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 20 ayat 3 adalah……

Jawab : Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

105. Bab VII Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan pasal 20 ayat 3 adalah……

Jawab : Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang – undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

106. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 20 ayat 5 adalah……

Jawab: Dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

107. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 20A ayat 1 adalah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain fungsi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak dalam kedudukannya sebagai Lembaga dan hak dalam kedudukannya  sebagai anggota. Hak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah……

Jawab : hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan startegis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

108. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rumusan pasal 20A ayat 1 adalah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain fungsi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak dalam kedudukannya sebagai lembaga dan hak dalam kedudukannya sebagai anggota. Hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah......

Jawab : hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 2 Kali

109. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan ayat berapa……

Jawab : rumusan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

110. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 20A ayat 2 adalah…..

Jawab : Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3 Kali

111. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 20A ayat 2 adalah Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak angket adalah……

Jawab : hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

112. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah……

Jawab : hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

113. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 20A ayat 3 adalah…..

Jawab : Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 2 Kali

114. Hak menyampaikan  usul dan pendapat adalah hak yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebutkan hak anggoa Dewan Perwakilan Rakyat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 3 tersebut……

Jawab : Mengajukan pertanyaan dan hak imunitas. 2 Kali

115. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Pernyataan tersebut terdapat dalam bunyi pasal……

Jawab : Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

116. Hak imunitas adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah dan rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak mengajukan pertanyaan adalah……

Jawab : hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat.

117. Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam pasal……

Jawab : 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

118. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Yang dimaksud dengan hak Imunitas adalah……

Jawab : hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah dan rapat-rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pernyataan dan pendapat yang disampaikan di luar rapat karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus senantiasa menyuarakan aspirasi rakyat dan karenanya kebebasan dalam mengemukakan pernyataan dan pendapat harus senantiasa dilindungi. 2 Kali

119. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22 ayat 2 adalah peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka......

Jawab : Peraturan pemerintah itu harus di cabut.

120. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22A adalah......

Jawab : Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

121. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22B adalah......

Jawab : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

122. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22C ayat 2 adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah……

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan mengenai pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

123. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 22C ayat 2 adalah Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Jumlah anggota DPD periode 2014-2019 adalah......

Jawab : 132 orang.

124. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22C ayat 2 adalah……

Jawab : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

125. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22C ayat 4 adalah……

Jawab : susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

126. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22C ayat 4 adalah susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Hal tersebut terdapat dalam Bab VIIA tentang……

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah.

127. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22D ayat 1 adalah……

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 5 Kali

128. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22D ayat 2 adalah……

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 4 Kali

129. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22D ayat 3 adalah……

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat  dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaiakn hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 4 Kali

130. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22D ayat 4 ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor berapa……

Jawab : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

131. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22E ayat 1 adalah……

Jawab : Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

132. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumsan pasal 22E ayat 1 adalah Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sedangkan rumusan pasal 22E ayat 4 adalah……

Jawab : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 2 Kali

133. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22E ayat 2 adalah……

Jawab : Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

134. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22E ayat 3 adalah……

Jawab : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 2 Kali

135. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22E ayat 5 adalah……

Jawab : Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 2 Kali

136. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arti sifat nasional adalah……

Jawab : Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 Kali

137. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas……

Jawab : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali.

138. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22E ayat 6 adalah……

Jawab : Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

139. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh……

Jawab : Presiden.

140. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23E ayat 1 adalah Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan tersebut terdapat pada bab VIIIA yaitu tentang……

Jawab : Badan Pemeriksa Keuangan.

141. Selain memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, Dewan Perwakilan Daerah juga memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas……

Jawab : Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

142. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bersifat……

Jawab : Bebas dan mandiri.

143. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah……

Jawab : 9 orang. 3 Kali

144. Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah 9 orang. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari…..

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah. 3 Kali

145. Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah 9 orang. Berapa tahun untuk satu kali masa jabatan yang dipegang oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan…..

Jawab : 5 tahun.

146. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 adalah tentang……

Jawab : Badan Pemeriksa Keuangan. 3 Kali

147. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23F ayat 1 adalah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah……

Jawab : 9 orang.

148. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23E ayat 1 adalah Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh……

Jawab : Akuntan Publik (UU Nomor 15 tahun 2008).

149. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23G ayat 2 adalah ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab……

Jawab : Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

150. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 adalah tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23G ayat 2 adalah……

Jawab : Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

151. Jumlah anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah 9 orang. Sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari……

Jawab : Dewan Perwakilan Daerah.

152. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23 ayat 1 adalah……

Jawab : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuanagn negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

153. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23 ayat 1 adalah Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lembaga negara yang memiliki wewenang mengajukan usul Rancangan Undang – Undang tentang APBN adalah……

Jawab : Presiden.

154. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Merupakan bunyi pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……

Jawab : Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

155. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23 ayat 3 adalah……

Jawab : Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu..2 Kali

156. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termasuk dalam pasal 23A pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 adalah tentang……

Jawab : Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

157. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23B adalah……

Jawab : Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

158. Rumusan pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang – undang. Berdasarkan pasal tersebut telah diterbitkan undang-undang nomor……

Jawab : Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

159. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23E ayat 1 adalah Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh……

Jawab : Akuntan Publik (UU No. 15 tahun 2008).

160. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23E ayat 2 adalah……

Jawab : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 2 Kali

161. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 23E ayat 3 adalah……

Jawab : Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

162. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24 ayat 2 adalah……

Jawab : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2 Kali

163. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24 ayat 2 adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di  bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara , dan oleh sebuah Mahakmah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah……

Jawab : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

164. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada bab……

Jawab : BAB IX tentang kekuasaan kehakiman.

165. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24A ayat 2 adalah Hakim Agung harus memiliki intregrasi, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Lembaga tertinggi yang berhak mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah……

Jawab : Komisi Yudisial.

166. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24A ayat 2 adalah Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan oleh……

Jawab : Komisi Yudisial.

167. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24A ayat 5 adalah susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya diatur dengan Undang-Undang menurut ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 jumlah Hakim Agung Mahkamah Agung paling banyak adalah......

Jawab : 60 orang.

168. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24B ayat 4 adalah susunan kedudukan dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan undang-undang menurut undang-undang nomor 18 tahun 2011 jumlah anggota Komisi Yudisial adalah……

Jawab : 7 orang

169. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C ayat 2 kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah……

Jawab :  Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

170. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24C ayat 2 adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut merupakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tahun……

Jawab : 2001.

171. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 24C ayat 3 adalah……

Jawab : Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 2 Kali

172. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hokum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang, menurut ketentuan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengajukan hakim konstitusi  masing-masing adalah……

Jawab : tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

173. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24C ayat 5 syarat menjadi Hakim Konstitusi adalah…….

Jawab : Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.

174. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24C ayat 5 adalah……

Jawab : Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. 2 Kali

175. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 24C ayat 6 adalah pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud undang-undang adalah……

Jawab : Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

176. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 25A adalah……

Jawab : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 3 Kali

177. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 25A adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang wilayah Negara……

Jawab : UU Nomor 43 tahun 2008

178. Yang dimaksud dengan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 warga negara adalah……

Jawab : yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

179. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 26 ayat 1 adalah yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ketentuan tersebut terdapat pada BAB 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang mengatur tentang……

Jawab : warga negara dan penduduk.

180. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 26 ayat 1 adalah yang menjadi warga Negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga Negara. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang terdapat pada naska asli Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak diubah. Rumusan naskah asli dicantumkan pada lembaga Negara nomor…….

Jawab : Lembaga Negara nomor 75 Tahun 1959.

181. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat 1 yang dimaksud dengan warga Negara adalah……

Jawab : Warga Negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai warga Negara.

182. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 26 ayat 2 mengatur mengenai warga Negara dan penduduk yang diatur dengan undang-undang. Yang menjadi penduduk adalah……

Jawab : warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

183. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 26 ayat 3 adalah hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk  diatur dengan undang-undang. UU nomor 12 tahun 2006 adalah……

Jawab : Mengatur tentang kewarganegaraan.

184. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 27 ayat 1 adalah Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang menjadi warga negara ialah……

Jawab : orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

185. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 27 ayat 2 adalah……

Jawab : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

186. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28A adalah……

Jawab : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya.

187. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28B ayat 2 adalah……

Jawab : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

188. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal dan ayat berapa……

Jawab : Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

189. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28C ayat 1 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 4 Kali

190. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28C ayat 2 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4 Kali

191. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28D ayat 1 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

192. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28D ayat 2 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3 Kali

193. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28D ayat 4 adalah…..

Jawab : Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

194. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28E ayat 1 adalah……

Jawab : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2 Kali 

195. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan ayat……

Jawab : Rumusan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

196. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28F adalah……

Jawab : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 6 Kali

197. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28G ayat 1 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3 Kali

198. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28H ayat 1 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2 Kali

199. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28H ayat 3 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

200. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal dan ayat berapa……

Jawab : Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

201. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28H ayat 4 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

202. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal dan ayat berapa……

Jawab : Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

203. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Merupakan bunyi rumusan pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……

Jawab : Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Kali

204. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28I ayat 1 adalah……

Jawab : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 2 Kali

205. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal 28I ayat 2 adalah……

Jawab : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

206. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal dan ayat berapa……

Jawab : Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

207. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28I ayat 3 adalah……

Jawab : Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 2 Kali

208. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal dan ayat berapa……

Jawab : Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

209. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28I ayat 5 adalah……

Jawab : Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrais, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

210. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal……

Jawab : 28J Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

211. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28J ayat 2 adalah……

Jawab : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**) 10 Kali

212. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 1 adalah……

Jawab : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

213. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 2 adalah……

Jawab : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 5 Kali

214. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 3 adalah……

Jawab : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 2 Kali

215. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 4 adalah……

Jawab : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

216. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 4 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 adalah……

Jawab : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 6 ayat 1 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000). 2 Kali

217. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 4 tugas kepolisian Negara Indonesia adalah……

Jawab : sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

218. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 4 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2002 adalah……

Jawab : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 6 ayat 1 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000).

219. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24C ayat 2 adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan rumusan pasal 30 ayat 4 adalah……

Jawab : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

220. Sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal tersebut merupakan aturan yang terdapat dalam pasal……

Jawab : Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

221. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 5 adalah……

Jawab : Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**) 4 Kali

222. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa mendapat pendidikan merupakan hak setiap warga Negara…..

Jawab : Rumusan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

223. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 31 ayat 3 adalah……

Jawab : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 3 Kali

224. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 31 ayat 4 adalah……

Jawab : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

225. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 31 ayat 5 adalah……

Jawab : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2 Kali

226. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 32 ayat 1 adalah……

Jawab : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya.

227. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 33 ayat 4 adalah……

Jawab : perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

228. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efensiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Rumusan tersebut merupakan rumusan pasal 33 ayat 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Bab XIV tentang……

Jawab : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

229. Pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Usaha kecil, menengah dan Koperasi.

230. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 33 ayat 2 adalah......

Jawab : cabang-cabang produksi  yang penting bagi  Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

231. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 33 ayat 2 adalah cabang-cabang produksi  yang penting bagi  Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan rumusan pasal 33 ayat 1 adalah……

Jawab : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

232. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Merupakan rumusan pasal……

Jawab : pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

233. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 34 ayat 1 adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Arti dari fakir adalah……

Jawab : orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri.

234. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 34 ayat 2 adalah……

Jawab :  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 2 Kali

235. Rumusan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Salah satu yang mengatur ketentuan  lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang……

Jawab : Sistem Jaminan Sosial Nasional

236. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 34 ayat 2 adalah Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Amanat dari pasal tersebut, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang……

Jawab : Sistem Jaminan Sosial Nasional.

237. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Merupakan rumusan pasal dan ayat berapa…..

Jawab : pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

238. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 34 ayat 3 adalah……

Jawab : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

239. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan 

Jawab : Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.

240. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 36A adalah……

Jawab : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

241. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36A. Bunyi lengkap ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh……

Jawab : Empu Tantular.

242. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 36B adalah Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah……

Jawab : Wage Rudolf Soepratman.

243. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 36B mengatur tentang lagu  kebangsaan Indonesia raya. Rumusan pasal tersebut ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun……

Jawab : 2000. 2 Kali

244. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Merupakann bunyi pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……

Jawab : Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

245. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 2 adalah……

Jawab : Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2 Kali

246. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 3 adalah……

Jawab : Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya  2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

247. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Merupakann bunyi pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……

Jawab : Rumusan pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

248. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 4 adalah……

Jawab : Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5 Kali

249. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar diperlukan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Merupakann bunyi pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945……

Jawab : Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

250. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 5 adalah……

Jawab : Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat  dilakukan perubahan.

251. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 5 adalah Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain bentuk Negara bagian yang tidak dapat diubah adalah……

Jawab : Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Kali

252. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pada tahun……

Jawab : tahun 1999.

253. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan tersebut merupakan rumusan hasil perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada tahun…..

Jawab : 1999. 2 Kali

254. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan pada lembaran negara nomor 11 tahun 2006 dan ditetapkan pada sidang umum MPR tahun……

Jawab : tahun 1999

255. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditempatkan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun……

Jawab : 2000.

256. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000. Salah satu hasil perubahan kedua adalah ditetapkannya Bab IXA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang……

Jawab : Wilayah Negara.

257. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada lembaran negara nomor……

Jawab : Lembaran Negara nomor 12 tahun 2006.

258. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditempatkan pada lembaran negara nomor 13 tahun 2006 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada……

Jawab : Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001.

259. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan ditempatkan pada lembaran Negara nomor……

Jawab : Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006. 2 Kali

260. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditempatkan pada Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006, dan ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun……

Jawab : Tahun 2001.

261. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Salah satu hasil perubahan ketiga adalah ditetapkannya BAB VIIB Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tentang……

Jawab : Pemilihan Umum. 2 Kali

262. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pengesahannya dilakukan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan ditetapkan dalam lembaran negara nomor……

Jawab : Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006. 4 Kali

263. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditempatkan pada lembaran negara nomor……

Jawab : Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006. 3 Kali

264. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditempatkan pada lembaran negara Nomor 14 tahun 2006 dan ditetapkan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun……

Jawab : Tahun 2002.

265. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Ketentuan pemberlakuan ketetapan tersebut adalah……

Jawab : Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7 Kali

266. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang……

Jawab : Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

267. Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 4 Kali

268. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sesuai dengan ketetapan tersebut yang menjadi pilar utama Ekonomi nasional adalah……

Jawab : Usaha kecil, menengah dan koperasi.

269. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 adalah tentang……

Jawab : Visi Indonesia Masa Depan.

270. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 adalah tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dalam ketetapan tersebut visi Indonesia 2020 adalah……

Jawab : Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara. 3 Kali

271. Tujuan dirumuskannya visi Indonesia 2020 sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah……

Jawab : agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan  berbangsa dan bernegara sampai dengan tahun 2020. 2 Kali

272. Maksud dirumuskannya visi Indonesia 2020 sebagaimana di maksud pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah……

Jawab : menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Kali

273. Maksud disusunkannya rumusan tentang Etika Kehidupan Berbangsa adalah……

Jawab : untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. 3 Kali

274. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pemberlakuan ketetapan tersebut adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

275. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 adalah Tentang penyelenggara Negara yang  bersih dan bebas KKN. Pemberlakuan ketetapan tersebut terdapat pada Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 pasal……

Jawab : pasal 4.

276. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang……

Jawab : Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

277. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan tersebut terdapat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 yang dikelompokkan pada pasal 4 yaitu……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

278. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah……

Jawab : Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 Kali

279. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaga negara yang dibentuk untuk tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 adalah……

Jawab : Komisi Pemberantasan Korupsi.

280. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang….

Jawab : Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

281. Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang……

Jawab : Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 Kali

282. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan ; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan…..

Jawab : Potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. 5 Kali

283. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan tersebut terdapat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 pasal……

Jawab : Pasal 4.

284. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang……

Jawab : Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

285. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu hal yang diatur dalam Ketetapan MPR tentang……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Kali

286. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Pernyataan tersebut diatur dalam Ketetapan MPR RI tentang…

Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

287. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah tentang……

Jawab : Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Kali

288. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, keadaan penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah……

Jawab : Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan, penyelenggaraan desentralisasi, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

289. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah…..

Jawab : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.

290. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah……

Jawab : Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab didaerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

291. Menurut pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 belum seluruhnya dituangkan kedalam undang-undang maka ketetapan ini tetap berlaku.

292. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksankan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pernyataan tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Kali

293. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang……

Jawab : Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 2 Kali

294. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah……

Jawab : Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional. 2 Kali

295. Membaiknya perekonomian nasional terutama perekonomian rakyat sehingga beban ekonomi rakyat dan pengangguran dapat dikurangi yang kemudian mendorong rasa optimis dan kegairahan dalam perekonomian adalah kondisi yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan bangsa sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 2 Kali

296. Perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konfilk, baik konflik vertikal maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakkan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah salah satu latar belakang ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. 3 Kali

297. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam  pasal 5 dan pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia didalam pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasal 2 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. 4 Kali

298. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam  pasal 5 dan pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik didalam pasal 2 adalah…..

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. 3 Kali

299. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang……

Jawab : Penentuan Pendapat di Timor Timur.

300. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Ketentuan pemberlakuan dari ketetapan tersebut adalah……

Jawab : Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 dan sampai selesainya masalah-masalah akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia. 2 Kali

301. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Ketentuan pemberlakuan dari ketetapan tersebut adalah….

Jawab : Tetap berlaku sampai dengan terlaksananya pasal 5 dan pasal 6 dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 dan sampai diselesaikannya beberapa persoalan yang ada maka Ketetapan ini masih tetap berlaku, untuk menghindari kekosongan hukum dalam penyelesaian beberapa masalah akibat terpisahnya Timor Timur dari Indonesia seperti masalah kewarganegaraan, pengungsian dan masalah penyelesaian asset – asset negara dan hak perdata perseorangan.

302. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Penentuan Pendapat di Timor Timur yang di selenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di lakukan pada tanggal……

Jawab : 30 Agustus 1999. 4 Kali

303. Salah satu tuntutan reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah……

Jawab : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

304. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sebutkan urusan pemerintahan absolut…..

Jawab : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi atau Peradilan, Moneter dan fiskal nasional dan Agama.

305. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebutkan urusan pemerintahan absolut…..

Jawab : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi atau Peradilan, Moneter dan fiskal nasional dan Agama.

306. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah……

Jawab : Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi atau Peradilan, Moneter dan fiskal nasional dan Agama.

307. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud daerah otonom adalah…..

Jawab : Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Kali

308. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi atau Peradilan, Moneter dan fiskal nasional dan Agama. Sedangkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah……

Jawab : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Kali

309. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah……

Jawab : Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 2 Kali

310. Yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah……

Jawab : penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Kali

311. Yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah……

Jawab : pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2 Kali

312. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah.....

Jawab : pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2 Kali

313. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 adalah tentang……

Jawab : Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

314. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah……

Jawab : Mengamanatkan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI, menentukan peran dan fungsi masing-masing, serta terwujudnya kerja sama dan saling membantu. 2 Kali

315. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang……

Jawab : Pengangkatan Pahlawan Ampera.

316. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. Pahlawan Ampera adalah……

Jawab : Setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2 Kali

317. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Merupakan bunyi rumusan pasal……

Jawab : pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

318. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pernyataan tersebut merupakan pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut ditetapkan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun……

Jawab : tahun 2002. 5 Kali

319. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pernyataan tersebut ditetapkan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun……

Jawab : Tahun 2002.

320. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian yang tidak dapat diubah selain Pembukaan adalah……

Jawab : Selain Pembukaan bagian yang tidak dapat diubah adalah proses mengenai pembentukan tidak dapat dilakukan perubahan.

321. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah….. 

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

322. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasaran pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyataan tetap berlaku dengan ketentuan.

323. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004.

324. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional adalah salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pasal 3 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. 2 Kali

325. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

326. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

327. Pengelompokan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 adalah……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

328. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Tujuan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut adalah......

Jawab : menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. 3 Kali

329. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa adalah......

Jawab : rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

330. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun……

Jawab : tahun 2001.

331. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap.tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Untuk kepala daerah provinsi disebut……

Jawab : Gubernur.

332. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Setiap daerah dipimpin kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Untuk kepala daerah wilayah kota disebut……

Jawab : Walikota.

333. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Untuk kepala daerah Kabupaten disebut…..

Jawab : Bupati.

334. Pencipta lagu Nasional Rayuan Pulau Kelapa adalah……

Jawab : Ismail Marzuki. 3 Kali

335. Pencipta lagu Nasional Gugur Bunga adalah

Jawab : Ismail Marzuki.

336. Pencipta lagu nasional Halo-Halo bandung adalah……

Jawab : Ismail Marzuki. 2 Kali

337. Pencipta lagu nasional Halo-Halo Bandung adalah….

Jawab : Ismail Marzuki.

338. Lagu Melati Ditapal Batas diciptakan oleh……

Jawab : Ismail Marzuki.

339. Lagu nasional yang berjudul Selamat Datang Pahlawan Muda diciptakan oleh…..

Jawab : Ismail Marzuki. 2 Kali

340. Lagu nasional yang berjudul Melati di Tapal Batas diciptakan oleh……

Jawab : Ismail Marzuki.

341. Hampir malam di Jogja Ketika keretaku tiba Remang remang cuaca Terkejut aku tiba tiba. Ini merupakan penggalan syair lagu nasional sepasang mata bola yang diciptakan oleh……

Jawab : Ismail Marzuki.

342. Pencipta lagu Nasional Indonesia Tetap Merdeka adalah......

Jawab : Cornel Simanjuntak. 2 Kali

343. Pencipta lagu nasional Maju Tak Gentar adalah……

Jawab : Cornel Simanjuntak. 2 Kali

344. Lagu nasional Ku Pinta Lagi diciptakan oleh……

Jawab : Cornel Simanjuntak.

345. Pencipta lagu nasional Syukur adalah……

Jawab : Husein Mutahar.

346. Lagu nasional Terima Kasih Kepada Pahlawanku diciptakan oleh……

Jawab : Husein Mutahar.

347. Lagu Nasional Dirgahayu Indonesia diciptakan oleh……

Jawab : Husein Mutahar. 2 Kali

348. Pencipta Lagu Nasional dengan judul Hymne Pramuka adalah……

Jawab : Husein Mutahar.

349. Pencipta lagu nasional Mengheningkan Cipta adalah Truno. Sedangkan pencipta lagu nasional Terima Kasih Kepada Pahlawanku adalah……

Jawab : Husein Mutahar.

350. Pencipta lagu nasional Mars Pancasila adalah……

Jawab : Sudharnoto.

351. Lagu Nasional Garuda Pancasila diciptakan oleh……

Jawab : Sudharnoto.

352. Pencipta lagu nasional dari Sabang sampai Merauke adalah……

Jawab : R. Soerardjo.

353. Pencipta lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa adalah……

Jawab : Liberty Manik. 2 Kali

354. Pencipta lagu nasional Indonesia Jaya adalah……

Jawab : Chaken M.

355. Pencipta lagu nasional Pantang Mundur adalah…….

Jawab : Titiek Puspa.

356. Pencipta lagu nasional Bhinneka Tunggal Ika adalah…..

Jawab : Binsar Sitompul dan H Thalib. 2 Kali

357. Pencipta lagu Nasional Kebyar-Kebyar adalah……

Jawab : Gombloh.

358. Lagu nasional Padi Menguning diciptakan oleh……

Jawab : Kusbini.

359. Lagu Nasional Bagimu Negeri diciptakan oleh……

Jawab : R. Kusbini.

360. Pencipta lagu nasional Indonesia Bersatulah adalah……

Jawab : Alfred Simanjuntak.

361. Pencipta lagu nasional Indonesia Tumpah Darahku adalah……

Jawab : Ibu soed.

362. Lagu nasional Nyiur Hijau diciptakan oleh……

Jawab : Maladi.

363. Pencipta lagu nasional Serumpun Padi adalah…….

Jawab : Maladi.

364. Lagu Nasional Hamba Menyanyi diciptakan oleh…….

Jawab : R. Sutedjo.

365. Pencipta lagu nasional Indonesia Subur adalah……

Jawab : M. Syafei. 

366. Pencipta lagu nasional Jembatan Merah adalah……

Jawab : Gesang. 3 Kali

367. Pencipta lagu Nasional Ibu Kita Kartini adalah……

Jawab : Wage Rudolf Soepratman. 2 Kali

368. Pencipta lagu nasional Indonesia raya adalah……

Jawab : Wage Rudolf Soepratman.

369. Pencipta lagu nasional Pahlawan Merdeka adalah…….

Jawab : Wage Rudolf Soepratman. 3 Kali

370. Pencipta lagu nasional Indonesia Tumpah Darahku adalah……

Jawab : Ibu soed.

371. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah tentang……

Jawab : Perlindungan Anak.

372. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah tentang……

Jawab : Wilayah Negara. 2 Kali

373. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah tentang……

Jawab : Kewarganegaraan Republik Indonesia.

374. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011, jumlah anggota Komisi Yudisial adalah……

Jawab : 7 orang.

375. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah tentang……

Jawab : Tentara Nasional Indonesia.

376. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 adalah tentang……

Jawab : Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

377. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 adalah tentang……

Jawab : Sistem Jaminan Sosial Nasional.

378. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah tentang……

Jawab : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

379. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah tentang……

Jawab : Pemerintahan Daerah.

380. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah tentang……

Jawab : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

381. Proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 adalah definisi dari……

Jawab : Pendidikan Politik. 3 Kali

382. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sumber segala sumber hukum negara adalah……

Jawab : Pancasila. 2 Kali

383. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 adalah tentang……

Jawab : Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 2 Kali

384. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 adalah tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan tersebut terdapat pada ketetapan MPR RI Nomor……

Jawab : Ketetapan MPR RI dan MPRS yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UUD.

385. Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan……

Jawab : Dewan Perwakilan Rakyat.

386. Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan……

Jawab : Pimpinan Mahkamah Agung.

387. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan pasal 1 aturan tambahan adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

388. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR adalah pasal……

Jawab : Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

389. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Sebutkan kepanjangan dari Prolegnas……

Jawab : Program Legislasi Nasional. 2 Kali

390. Prolegnas adalah program legislasi nasional. Penyusunan program legislasi nasional dilakukan oleh……

Jawab : DPR dengan pihak pemerintah ( dilakukan bersama-sama atas persetujuan antara Pihak DPR dan Pihak Pemerintah). 2 Kali

391. Program Legislasi nasional yang selanjutnya disebut legdas adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana terpadu dan sistimatis oleh……

Jawab : Pemerintah dan DPR.

392. Penyusunan program legislasi nasional dilaksanakan oleh……

Jawab : Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

393. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab III mengatur tentang……

Jawab : Kekuasaan Pemerintahan Negara. 

394. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab I mengatur tentang……

Jawab : Bentuk dan Kedaulatan .

395. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I mengatur tentang bentuk dan kedaulatan. Dalam bab ini disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk……

Jawab : Republik.

396. Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kementerian negara. Undang-Undang  yang mengatur  tentang  kementrian negara telah ditetapkan pada tahun 2008 yaitu nomor……

Jawab : Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. 2 Kali

397. Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Kementerian Negara. Undang-Undang yang mengatur tentang Kementerian Negara adalah….

Jawab : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

398. Undang-Undang No. 17 tahun 2014 adalah tentang……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

399. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 17 tahun 2014 adalah tentang…….

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

400. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal tersebut terdapat dalam bab XIV yang diubah pada tahun……

Jawab : Tahun 2002. 4 Kali

401. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat adalah……

Jawab : Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. 3  Kali

402. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan viskal nasional , yustisi dan agama. Sedangkan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mengatur urusan pemerintahan menurut asas……

Jawab : otonomi dan tugas pembantuan. 2 Kali

403. Terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih merupakan salah satu Indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang Sejahtera. Sebutkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Visi Indonesia Masa Depan…

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001.

404. Terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih merupakan salah satu Indikator dari visi Indonesia masa depan tentang……

Jawab: Sejahtera.

405. Terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya. Merupakan salah satu indikator dari Visi Indonesia Masa Depan tentang Religius, yang terdapat pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor……

Jawab : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

406. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan merupakan salah satu indikator Visi Indonesia Masa Depan dari……

Jawab : Religius.

407. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan merupakan salah satu indikator dari visi Indonesia masa depan tentang religius. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang visi Indonesia masa depan adalah nomor……

Jawab : VII/MPR/2001.

408. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Merupakan salah satu Indikator……

Jawab : Manusiawi.

409. Terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab merupakan salah satu indikator dari visi Indonesia masa depan tentang……

Jawab : Manusiawi.

410. Berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat. Merupakan salah satu indikator……

Jawab : Bersatu 

411. Terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara Lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah. Merupakan salah satu indikator……

Jawab : Demokratis.

412. Berkembangnya sistem kepemimpinan yang regaliter dan rasional merupakan salah satu Indikator dari visi Indonesia masa depan tentang……

Jawab : Demokratis.

413. Berkembangnya organisasi sosial,organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang bersifat terbuka adalah indikator……

Jawab : Demokratis.

414. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli. Merupakan salah satu indikator……

Jawab : Adil.

415. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Merupakan salah satu indikator visi Indonesia masa depan tentang……

Jawab : Adil.

416. Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal merupakan salah satu indikator Visi Indonesia Masa Depan tentang……

Jawab : Adil. 2 Kali

417. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil, merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu indikator Visi Indonesia Masa Depan dari….

Jawab : Sejahtera.

418. Tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata merupakan salah satu indikator Visi Indonesia Masa Depan dari……

Jawab : Sejahtera.

419. Meningkatnya indeks pengembangan manusia (human development index), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu merupakan salah satu indikator Visi Indonesia Masa Depan dari……

Jawab : Sejahtera. 2 Kali

420. Terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat. Merupakan salah satu indikator……

Jawab : Sejahtera.

421. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dengan era globalisasi. Merupakan salah satu indikator……

Jawab : Maju

422. Terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif merupakan salah satu indikator Visi Indonesia Masa Depan dari……

Jawab : Mandiri.

423. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain merupakan salah satu indikator Visi Indonesia Masa Depan dari……

Jawab : Mandiri. 2 Kali

424. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Merupakan salah satu indikator……

Jawab : Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara.

425. Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Merupakan salah satu indikator……

Jawab : Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara

426. Berkembangnya transparansi dalam budaya merupakan……

Jawab : Merupakan salah satu indikator baik dan bersih dalam penyelenggara negara terdapat dalam ketetapan MPR/VII/2001 tentang visi indonesia masa depan.

427. MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Merupakan bunyi pasal……

Jawab : pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

428. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Yang dimaksud dengan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah……

Jawab : Produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari perubahan, penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2 Kali

429. MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil pada sidang MPR tahun 2003, Ketetapan MPR yang diputuskan pada sidang MPR tahun 2003 adalah Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yaitu tentang……

Jawab : Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

430. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal I Aturan Tambahan adalah……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. 2 Kali

431. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal II aturan tambahan adalah……

Jawab : Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

432. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Merupakan bunyi rumusan pasal……

Jawab : Pasal III Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

433. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal III aturan peralihan adalah……

Jawab : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

434. Yang dimaksud dengan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah……

Jawab : Yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959). 2 Kali

435. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum , yaitu tetap mempertahankan naskah asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan naskah perubahan dilekatkan pada naskah asli. Yang dimaksud dengan naskah asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab: Yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959).

436. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah perubahan dilakukan dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah……

Jawab : Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli. 2 Kali

437. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain sebagai kepala pemerintahan dan negara, Presiden adalah……

Jawab : Mandataris MPR. 2 Kali

438. Komisi Yudisial bersifat mandiri. Wewenang Komisi Yudisial adalah……

Jawab : mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

439. Wewenang Komisi Yudisial adalah……

Jawab : komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

440. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 adalah tentang……

Jawab : Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

441. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme adalah……

Jawab : Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

442. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 adalah……

Jawab : Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 5 Kali

443. Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Tujuan pembentukan ketetapan tersebut adalah……

Jawab : Tujuan pembentukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut adalah untuk meninjau dan menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum setiap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih ada saat ini, serta menetapkan bagaimana keberadaan (eksistensi ) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta memberikan kepastian hukum.

444. Yang dimaksud dengan grasi adalah……

Jawab : Pengurangan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4 Kali

445. Dalam memberikan Grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberikan Amnesti dan Abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan……

Jawab : Dewan Perwakilan Rakyat.

446. Dalam memberikan  grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbagan dari Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dimaksud dengan grasi adalah……

Jawab : Pengurangan hukuman yang diberikan oleh presiden kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2 Kali

447. Dalam memberikan Amnesti dan Abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, sedangkan dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan Amnesti adalah……

Jawab : Pengampunan yang diberikan oleh Presiden melakukan pelanggaran hukum tapi kepadanya belum diproses secara hukum.

448. Dalam memberikan Amnesti dan Abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, sedangkan dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah……

Jawab : Pemulihan nama baik ang diberikan oleh presiden kepada seseorang yang dinyatakan bersalah oleh penggadilan, namun dikemudian hari terdapat kekeliruan dari putusan pengadilan tersebut.

449. Yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah…….

Jawab : Pemulihan nama baik yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan pengadilan tersebut. 2 kali

450. Yang dimaksud dengan Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya belum diproses secara hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan Abolisi adalah……

Jawab : Pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses secara hukum, tetapi kemudian proses hukumnya dihentikan.

451. Hak angket adalah……

Jawab : hak DPR untuk melakukan penyelidikan kepada pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

452. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah……

Jawab : Hak anggota DPR menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan keputusan sebagai wakil rakyat. 2 Kali

453. Hak menyatakan pendapat adalah……

Jawab : hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rkomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara , korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

454. Hak interpelasi adalah……

Jawab : hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2 Kali

455. Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3 Kali

456. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24C ayat 1 wewenang Mahkamah Konstitusi adalah……

Jawab : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar , memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

457. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Perubahan pada sidang……

Jawab : sidang MPR Tahun 2001.

458. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu tentang……

Jawab : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2 Kali

459. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan adalah……

Jawab : Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. 3 Kali

460. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan......

Jawab : pajak, pendidikan, dan agama.

461. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang tentang……

Jawab : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan, dan agama.

462. Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara adalah……

Jawab : tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UndanUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Kali

463. Berdasarkan pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah……

Jawab : UUD 1945, Ketetapan MPR RI, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan daerah.

464. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut ketetapan tersebut Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah……

Jawab : Mahkamah Agung.

465. Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. UU yang mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan telah ditetapkan pada tahun 2009 yaitu nomor……

Jawab : Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009. 2 Kali

466. Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  mengatur tentang……

Jawab :  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

467. Bab XVI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang……

Jawab : mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang diresmikan tahun 2002.

468. Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Rumusan pasal 36A adalah......

Jawab : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

469. Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang HAM, rumusan yang terdapat dalam bab tersebut merupakan materi yang terdapat pada ketetapan MPR RI Nomor……

Jawab : Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1999 tentang HAM.

470. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab X adalah tentang Warga Negara dan Penduduk, sebutkan nomor dan tahun Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia……

Jawab : Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.

471. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA mengatur tentang……

Jawab : Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

472. Lagu daerah Babuncu Ampat berasal dari provinsi……

Jawab : Kalimantan Selatan.

473. Lagu daerah Ampar Ampar Pisang berasal dari provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan lagu Cik Cik Periuk berasal dari provinsi……

Jawab: Kalimantan Barat.

474. Lagu daerah yang berjudul Alon.Alon berasal dari provinsi……

Jawab : Kalimantan Barat. 2 Kali

475. Lagu daerah yang berjudul cik-cik periuk berasal dari provinsi……

Jawab : Kalimantan Barat.

476. Lagu daerah yang berjudul Indung-Indung berasal dari……

Jawab : Kalimantan Timur.

477. Burung Kaka Tua adalah lagu daerah yang berasal dari provinsi…..

Jawab : Maluku.

478. Lagu daerah Burung Tantina berasal dari……

Jawab : Maluku.

479. Lagu daerah es lilin berasal dari provinsi……

Jawab : Jawa Barat.

480. Lagu daerah Tokecang berasal dari Provinsi……

Jawab : Jawa Barat.

481. Lagu daerah yang berjudul Warung Pojok berasal dari Provinsi……

Jawab : Jawa Barat.

482. Lagu daerah Sirih  Kuning berasal dari provinsi……

Jawab : DKI Jakarta.

483. Lagu daerah Putri Ayu berasal dari Provinsi……

Jawab : Bali

484. Lagu daerah yang berjudul Ratu Anom berasal dari provinsi……

Jawab : Bali. 2 Kali

485. Lagu Sik Sik Sibatumanikam adalah lagu daerah dari provinsi……

Jawab : Sumatera Utara. 2 Kali

486. Lagu daerah yang berjudul Tak Tong Tong Berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Barat. 2 Kali

487. Lagu daerah Ayam dan Lapeh adalah lagu yang berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Barat. 3 Kali

488. Lagu daerah Dek Sangke berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Selatan.

489. Lagu daerah injit-injit semut berasal dari provinsi……

Jawab : Jambi.

490. Lagu Timang-Timang Anakku Sayang berasal dari provinsi……

Jawab : Jambi.

491. Lagu daerah Pinang Muda berasal dari provinsi……

Jawab : Jambi. 2 Kali

492. Lagu daerah yang berjudul Soleram berasal dari provinsi……

Jawab : Riau.

493. Lagu daerah dengan judul Cangget Agung berasal dari Provinsi……

Jawab : Lampung.

494. Lagu daerah yang berjudul Pakarena berasal dari Provinsi……

Jawab : Sulawesi Selatan.

495. Lagu daerah Angin Mamiri berasal dari provinsi……

Jawab : Sulawesi Selatan. 2 Kali

496. Lagu Daerah Gadis Taruna Berasal dari Provinsi……

Jawab : Sulawesi Utara. 2 Kali

497. Lagu daerah yang berjudul Orere berasal dari provinsi……

Jawab : Nusa Tenggara Timur (NTT).

498. Lagu daerah yang berjudul Potong Bebek Angsa berasal dari provinsi……

Jawab : Nusa Tenggara Timur (NTT). 2 Kali

499. Lagu daerah yang berjudul Bolelebo berasal dari provinsi……

Jawab : Nusa Tenggara Timur.

500. Lagu Daerah O Ina Ni Keke berasal dari  provinsi……

Jawab : Sulawesi Utara. 2 Kali

501. Wilhelmus Zakaria Johannes adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Nusa Tenggara Timur. 2 Kali

502. Pahlawan Nasional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai pelopor Pengobatan Radiologi adalah…….

Jawab : Wilhelmus Zakaria Johannes. 2 Kali

503. Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat dikenal sebagai pelopor Pengobatan Radiologi adalah Wilhelmus Zakaria Johannes yang berasal dari Provinsi…..

Jawab : Nusa Tenggara Timur.

504. Franz Kaesepo adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Papua. 2 Kali

505. Cilik Kriwut adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi……

Jawab : Kalimantan Tengah. 2 Kali

506. Cokro Aminoto adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Jawa Timur. 2 Kali

507. Halim perdana kusuma adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Jawa Timur. 2 Kali

508. Pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari Jawa Timur yang dikenal sebagai menteri agama Indonesia pertama adalah……

Jawab : KH Wahid Hasyim.

509. Pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat bernama Harun Bin Said berasal dari Provinsi……

Jawab : Jawa Timur.

510. Nyi Ageng Serang adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Jawa Tengah. 2 Kali

511. Pahlawan Nasional Gatot Subroto adalah tokoh masyarakat berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah……

Jawab : Kota Semarang.

512. Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai pendiri Organisasi Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah adalah……

Jawab : KH. Samanhudi.

513. Dewi sartika adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi……

Jawab : Jawa Barat.

514. Pahlawan nasional Dewi Sartika adalah tokoh masyarakat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Ibukota provinsi Jawa Barat adalah…..

Jawab.: Bandung.

515. Otto Iskandar Dinatta adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Jawa Barat. 2 Kali

516. Zainal Mustafa adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi……

Jawab : Jawa Barat.

517. Pahlawan nasional yang merupakan aktivis kemerdekaan dan politisi serta menyarankan atau mengajukan pembentukan Pembela Tanah Air berasal dari provinsi Jawa Barat adalah……

Jawab : Gatot Mangkupraja.

518. Pahlawan nasional yang namanya digunakan sebagai nama salah satu bandara di provinsi Kalimantan tengah adalah……

Jawab : Tjilik Riwut

519. Salah satu Bandar udara di Indonesia yang menggunakan nama pahlawan nasional yaitu Radin Inten II, yang merupakan pahlawan nasional berasal dari provinsi……

Jawab : Lampung.

520. Salah satu nama Bandar udara di Indonesia yang menggunakan nama pahlawan nasional yaitu Mahmud Badaruddin II yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Selatan. 2 Kali

521. Salah satu nama Bandar udara di Indonesia menggunakan nama pahlawan nasional yaitu Toha Syaifudin yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Jambi

522. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi Sumatera Barat, yang lebih dikenal dengan nama……

Jawab : HAMKA.

523. Pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan sebutan Hamka atau Buya Hamka adalah……

Jawab : Haji Abdul Malik Karim Amrullah.

524. Abdul Malik Amrullah adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Barat.

525. Tuanku Imam Bondjol adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Barat. 2 Kali

526. Pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari Sumatera Barat. Yang melakukan perlawanan terhadap pasukan Kolonial Belanda dalam Perang Padri adalah……

Jawab : Tuanku Imam Bonjol.

527. Sultan Ageng Titajasa adalah pahlawan Nasional yang merupakan tokoh Nasional yang berasal dari provinsi Banten. Pahlawan Nasional Abdul Muis merupakan tokoh Nasional yang berasal……

Jawab : Sumatera Barat.

528. Hazairin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Barat.

529. Mahmud Badaruddin II adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang  berasal dari provinsi….

Jawab : Sumatera Selatan.

530. Abdul Haris Nasution adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Utara.

531. Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat bernama Kiras Bangun berasal dari provinsi……

Jawab : Sumatera Utara.

532. Lambertus Nicodemus Palar merupakan pahlawan daerah dari……

Jawab : Sulawesi Utara.

533. Lambertus Nicodemus Palar adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota…..

Jawab : Manado.

534. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Sulawesi Selatan.

535. Pong Tiku adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Sulawesi Selatan.

536. Pahlawan nasional yang bernama Yusuf Tajul Khalwati berasal dari Provinsi……

Jawab : Sulawesi Selatan.

537. Nuku Muhammad Amirudin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Maluku Utara. 2 Kali

538. Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Maluku.

539. Johannes Leimena adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Maluku.

540. Karel Sapsuep Tubun adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi……

Jawab : Maluku.

541. Pahlawan nasional yang dikenal sebagai Menteri Kesehatan Pertama serta mengembangkan sistem Klinik Puskesmas bernama Johannes Leimena berasal dari provinsi……

Jawab : Maluku

542. Pahlawan nasional yang dikenal dengan jasanya menjahit bendera Pusaka adalah……

Jawab : Fatmawati.

543. Fatmawati adalah tokoh nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Bengkulu.

544. Muhammad Husni Thamrin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang  berasal dari provinsi……

Jawab : DKI Jakarta.

545. Nani Wartabone adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Gorontalo.

546. Pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat Nani Wartabone berasal dari……

Jawab : Gorontalo.

547. Pahlawan nasional Idham Khalid berasal dari Provinsi……

Jawab : Kalimantan Selatan.

548. Pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Ketua Umum MPR yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan adalah……

Jawab : Idham Chalid.

549. Taulaf Saifudin adalah pahlawan nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Jambi.

550. Pahlawan nasional yang merupakan wakil presiden Republik Indoensia kedua yang berasal dari DI Yogyakarta adalah……

Jawab : Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

551. Fahruddin adalah tokoh nasional masyarakat yang berasal dari provinsi……

Jawab : Daerah Istimewa Yogyakarta.

552. Pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Laksamana Perempuan pertama dan yang melawan pasukan Cornelis de Hotmen bernama Malahayati berasal dari Provinsi……

Jawab : Aceh.

553. Pahlawan nasional yang pernah menjabat ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan gubernur bank Indonesia pertama bernama Syarifuddin Prawiranegara berasal dari provinsi……

Jawab : Banten. 2 Kali

554. Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat bernama Brigjen KH Syam’un berasal dari Provinsi……

Jawab : Banten.

555. Radin Inten II adalah tokoh masyarakat nasional yang berasal dari provinsi……

Jawab : Lampung.

556. Siapakah dia yang mendapat tugas dari Bung Karno untuk menyelamatkan bendera pusaka merah putih pada saat ibukota Yogyakarta diserang Belanda. Dia juga seorang tokoh utama pandu masyarakat Indonesia dan juga terlibat dalam mendirikan membina pasukan bendera pusaka atau PASKIBRA, menyusun tata cara pengibaran bendera pusaka serta ialah yang menciptakan lagu yang berjudul Syukur……

Jawab : Husein Mutahar.

557. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan oleh Negara, yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi dan Pahlawan Ampera. Yang dimaksud Pahlawan Ampera adalah……

Jawab : Setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

558. Gunung Sinabung adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi......

Jawab : Sumatera Utara.

559. Gunung Rinjani adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi……

Jawab : Nusa Tenggara Barat.

560. Gunung Klabat adalah salah satu gunung  di Indonesia yang terletak di provinsi……

Jawab : Sulawesi Utara.

561. Gunung Bromo adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi……

Jawab : Jawa Timur.

562. Danau Kalimutu terletak di provinsi……

Jawab : Nusa Tenggara Timur.

563. Danau Tiga Warna yang terletak di gunung Kalimutu. Terletak di provinsi……

Jawab : Nusa Tenggara Timur.

564. Danau Sentarung terletak di provinsi……

Jawab : Kalimantan Barat.

565. Danau Limboto terletak di provinsi……

Jawab : Sulawesi Utara.

566. Danau Poso terletak di provinsi……

Jawab : Sulawesi Tengah. 2 Kali

567. Danau Kerinci terletak di Provinsi……

Jawab : Jambi.

568. Danau Toba terletak di provinsi……

Jawab : Sumatera Utara.

569. Di pulau Papua terdapat dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Salah satu destinasi tujuan wisata yaitu danau Sentani yang terletak di provinsi……

Jawab : Papua.

570. Kota yang menjadi ibukota provinsi Papua Barat adalah Manokwari, sedangkan ibukota provinsi Papua adalah……

Jawab : Jayapura.

571. Kota yang menjadi Ibukota provinsi Kalimantan Timur adalah……

Jawab : Samarinda.

572. Kota yang menjadi Ibukota provinsi Kalimantan Utara adalah……

Jawab: Tanjung Selor. 2 Kali

573. Provinsi termuda Indonesia yang resmi disahkan dalam rapat Paripurna MPR RI tahun 2012 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 adalah Kalimantan Utara. Ibukota provinsi Kalimantan Utara adalah…

Jawab: Tanjung Selor.

574. Kota yang menjadi Ibukota provinsi Maluku Utara adalah……

Jawab: Sofifi.

575. Ibukota provinsi Sulawesi Tenggara adalah……

Jawab : Kendari.

576. Suku yang berada di wilayah Gunung Bromo yang terletak di kabupaten Probolinggo provinsi Jawa Timur adalah……

Jawab : Suku Tengger.

577. Tari Maengket berasal dari provinsi……

Jawab : Sulawesi Utara.

578. Yang dimaksud miskin adalah……

Jawab : Orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri. 2 Kali

579. Yang dimaksud daerah otonom adalah……

Jawab : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

580. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah adalah……

Jawab : Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

581. Yang dimaksud fakir adalah……

Jawab : Orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri.

582. Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah……

Jawab : Penugasan dari pemerintah kepala daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/desa untuk melaksanakan tugas tertentu dan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

583. Yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud warga negara adalah……

Jawab : Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

584. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah Agung di pimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh……

Jawab: Hakim Agung.

585. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dipimpin oleh Ketua dan wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh hakim agung. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim agung dibentuk Komisi Yudisial. Syarat untuk menjadi Anggota Komisi Yudisial adalah……

Jawab : Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

586. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi yng menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubenur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. Pengertian tersebut terdapat pada undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang…..

Jawab : Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

587. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturaan perundang undangan yang dimaksud UU adalah……

Jawab : Undang-Undang adalah peraturaan perundang undangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan bersama presiden.

588. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah……

Jawab : UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota. 2 Kali

589. Sebutkan syarat jumlah minimal warga negara apabila akan membentuk partai politik……

Jawab : 50 orang. 2 Kali

590. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tugas Tentara Nasional Indonesia adalah……

Jawab : Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

591. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah……

Jawab : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

592. Sesuai ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang. Maksud dari pembatasan ini adalah……

Jawab : Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

593. Sesuai ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah……

Jawab : Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

594. Sesuai ketentuan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut, yang dimaksud peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah……

Jawab : peraturan perundang-undangan yang dibuat presiden dalam hal ikhwal kepentingan memaksa. 2 Kali

595. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem……

Jawab : Pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 2 Kali

596. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilaksanakan oleh……

Jawab : Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 2 Kali

597. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyathanya berwenang mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyatyang bersifat……

Jawab : Penetapan ( beschikking). 2 Kali

598. Syarat kehadiran Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyatuntuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh……

Jawab : dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

599. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah……

Jawab : Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama – sama.

600. Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009 – 2014 adalah……

Jawab : 692 orang.

601. Kuorum rapat untuk pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum adalah……

Jawab : dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

602. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh – sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan  Mahkamah Agung, dalam hal……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang.

603. Yang berhak mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah……

Jawab : Fraksi – fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

604. Pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya adalah……

Jawab : Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

605. Sebagai alat negara Tentara Nasional Indonesia bertugas……

Jawab : Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

606. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh – sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan……

Jawab : Dewan Perwakilan Rakyat.

607. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh – sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan  Mahkamah Agung, dalam hal……

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang.

608. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah……

Jawab : Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang – Undang Dasar.

609. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya……

Jawab : Dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

610. Istilah lain dari penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan denag hukum adalah due process of law. Sedangkan yang dimaksud dengan equality before the law adalah……

Jawab : semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

611. Pahlawan Ampera adalah……

Jawab : setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Ampera dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

612. Untuk menghindarkan praktek-praktek KKN seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia di periksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan MPR RI tentang….

Jawab : Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

613. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara  konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor……

Jawab : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

614. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 adalah tentang……

Jawab : Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN

615. Salah satu tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem check and balences system yaitu saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Wujud adanya sistem check and balences……

Jawab : setiap rancangan uu memerlukan persetujuan bersama antara DPR dan presiden. 2 Kali

616. Pengangkatan Pahlawan Ampera diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor……

Jawab : XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.

617. Mahkamah Agung memiliki kewenangan mangadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat hakim agung adalah……

Jawab : harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

618. Syarat hakim agung adalah……

Jawab : Harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

619. Pemerintah daerah berwenang  mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan,Ketentuan tersebut merupakan salah satu hal yang diatur dalam Ketetapan MPR RI tentang……

Jawab : Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian; dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuanagn Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

620. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh……

Jawab : sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara , dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

621. Jenis putusan MPR  yang harus disosialisasikan kepada masyarakat adalah……

Jawab : perubahan dan penetapan UUD , Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.

622. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep Negara……

Jawab : kepulauan yang berciri Nusantara.

623. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah anggota DPD periode 2014-2019 adalah……

Jawab : 132  orang.

624. Penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga eksekutif , legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertangung jawab kepada masyarakat , bangsa, dan bernegara. Adalah bunyi pasal 2 Ketetapan MPR RI Nomor……

Jawab : Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998

625. Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor……

Jawab : IX/MPR/2001 tentang Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

626. Jumlah bab, pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah adalah……

Jawab : 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

627. Etika Kehidupan Berbangsa diatur di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor……

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001.

628. Jumlah bab, pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah diubah pada tahun 1999 yang dilakukan dengan cara……

Jawab : Adendum.

629. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 menghasilkan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 dilakukan dengan cara......

Jawab : Adendum.

630. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka……

Jawab : pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. 2 Kali

631. Komisi pemilihan umum merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum. Sifat dari komisi pemilihan umum adalah……

Jawab : Bersifat nasioanl, tetap dan mandiri.

632. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebelum dilakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh……

Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat.

633. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal……

Jawab : pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

634. Presiden membentuk Dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 lembaga negara yang berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah adalah……

Jawab : Dewan Pertimbangan Agung.

635. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 segala kewenangannya dilakukan oleh……

Jawab : Mahkamah Agung.

636. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Pernyataan tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang……

Jawab : Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisan Negara Republik Indonesia.

637. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanaan setra ketertiban masyarakat bertugas……

Jawab : Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

638. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah……

Jawab : 4 orang.

639. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Tujuan dari ketetapan itu adalah……

Jawab : Sebagai acuan dasar untuk membantu meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian bangsa Indonesia.

640. Keputusan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam majelis dan menggunakan nomor putusan majelis, sedangkan ketetapan MPR adalah……

Jawab : Ketetapan MPR adalah putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai hukum mengikat dan menggunakan nomor putusan majelis.

641. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam UUD RI tahun 1945 maka ditetapkan UU nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah  UU nomor 35 tahun 2014 adalah tentang……

Jawab : Perlindungan Anak.

642. Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pengertian dari……

Jawab : Pemerintahan Daerah.

643. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan majelis yang mempunyai ciri- ciri……

Jawab : mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menggunakan nomor putusan majelis.

644. Rumusan tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan dalam bab tersebut merupakan materi yang terdapat pada ketetapan MPR RI Nomor......

Jawab : Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998.

645. Beliau adalah pahlawan nasional yang dikenal dengan nama Ne’ Baso. Putra penguasa Pangala’ ini adalah pemimpin dan gerilyawan Toraja provinsi Sulawesi Selatan. Siapakah nama pahlawan yang dimaksud......

Jawab : Pong Tiku.

646. Penugasan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR oleh MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Ketentuan tersebut diatur dalam......

Jawab : Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

647. Kala padi menguning lagi, angin menghembus membelai – belai merupakan potongan lirik lagu nasional Padi Menguning yang diciptakan oleh......

Jawab : R. Kusbini

648. Siapa dia dalam kabinet pertama Republik Indonesia diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Dia juga termasuk salah satu tokoh yang dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Hari kelahirannya dijadikan hari Pendidikan Nasional……

Jawab : Ki Hajar Dewantara.

649. Dia adalah pahlawan nasional yang lahir di Kota Natal Sumatera Utara yang merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran peristiwa G 30S PKI. Pernah menjabat sebagai ketua MPRS tahun 1966 sampai dengan tahun 1972. Pada tanggal 5 Oktober dia diberi pangkat Jendral Besar……

Jawab : Abdul Haris Nasution.

650. Salah satu tuntutan reformasi adalah penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI. Yang dimaksud dengan dwi fungsi ABRI adalah……

Jawab : Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selain berfungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan juga berperan sebagai kekuatan sosial politik.

651. Pahlawan nasional berasal dari provinsi aceh merupakan residen aceh atau gubernur yang pertama adalah……

Jawab :  Teuku Nyak Arif.

652. Pencipta lagu nasional Sumpah Kita adalah……

Jawab : A.E Waerata.

653. Lagu daerah Sayang Kene berasal dari provinsi……

Jawab : Maluku.

654. Pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR. Ketua MPR periode 2009 sampai dengan 2014 adalah……

Jawab : Bapak H. Muhammad Taufik Keimas.

655. Sultan Mahmud Riayat Syah adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi……

Jawab : Kepulauan Riau.

656. Provinsi Indonesia yang resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tahun 2004 dan berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2004 menjadi provinsi ke 33 adalah……

Jawab : Provinsi Sulawesi Barat.