SOAL 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

REBUTAN

 1..    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 5 adalah

Jawab : Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara , serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

2.       Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 22 E ayat 6 adalah

Jawab : Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

3.       MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Merupakan bunyi pasal

Jawab : pasal 1 Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945

4.       Pencipta lagu Nasional Ibu Kita Kartini adalah

Jawab : Wage Rudolf Soepratman

5.       Pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan pasal 5 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah

Jawab : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

6.       Dewi sartika adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi

Jawab : Jawa Barat

7.       Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksanannya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPR RI tentang

Jawab : Tap MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

8.       Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 30 ayat 4 adalah

Jawab : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi , mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

9.       Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan

Jawab : Pasal 35 UUD NRI Tahun  1945

10.   Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang – Undang Dasar adalah perubahan dilakukan dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah….

Jawab : Naskah asli Undang – Undang Dasar 1945 dipertahankan , dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.

11.   Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain sebagai kepala pemerintahan dan negara , presiden adalah

Jawab : Mandataris MPR

12.   Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum , yaitu tetap mempertahankan naskah asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan naskah perubahan dilekatkan pada naskah asli. Yang dimaksud dengan naskah asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

Jawab: Yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959).

13.   Istilah lain dari penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan denag hukum adalah due process of law. Sedangkan yang dimaksud dengan equality before the law adalah

Jawab : semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

14.   Pencipta lagu Nasional Indonesia Tetap Merdeka adalah…

Jawab : Cornel Simanjuntak

15.   Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

Merupakan bunyi rumusan pasal…

Jawab : pasal 24 A ayat 4 UUD 1945

16.   Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Pernyataan tersebut terdapat dalam ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang

Jawab : Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

17.   Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status ketetapan MPRS dan ketetapan MPR adalah pasal 1 Aturan Tambahan UUD 1945. Rumusan pasal 1 aturan tambahan adalah

Jawab : Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

18.   Pahlawan Ampera adalah

Jawab : setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Ampera dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

19.   Cilik Kriwut adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi

Jawab : Kalimantan Tengah

20.   Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bersifat

Jawab : Bebas dan mandiri

21.   Untuk menghindarkan praktek-praktek KKN seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia di periksa kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Pernyataan tersebut terdapat dalam Tap MPR RI tentang

Jawab : Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

22.   Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara adalah

Jawab : tidak pernah terlibat gerakan separatis, atau melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

23.   Pencipta lagu Nasional Rayuan Pulau Kelapa adalah

Jawab : Ismail Marzuki

24.   Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan

Jawab : Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksanannya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat pasal 33 UUD 1945.

25.   Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pada tahun

Jawab : tahun 1999

26.   Franz Kaesepo adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi

Jawab : Papua

27.   Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan alinea ketiga adalah

Jawab :  Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

28.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 22 E ayat 3

Jawab : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

29.   Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 6 ayat 1 berbunyi

Jawab : Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain Karena kehendaknya sendiri , tidak pernah mengkhianati negara , serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

30.   Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Merupakan bunyi rumusan pasal

Jawab : pasal 18 A ayat 1 UUD 1945

31.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 28 C ayat 1 adalah

Jawab : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi , seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

32.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , rumusan pasal 23 ayat 1 adalah

Jawab : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuanagn negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

33.   Yang dimaksud Desentralisasi adalah

Jawab : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

34.   Pencipta lagu Nasional Gugur Bunga adalah

Jawab : Ismail Marzuki

35.   Cokro Aminoto adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi

Jawab : Jawa Timur

36.   Sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal tersebut merupakan aturan yang terdapat dalam pasal

Jawab : Pasal 30 ayat 4 UUD 1945

37.   Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

Jawab : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

38.   Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah

Jawab : hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah maupun kepada DPR sendiri, sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu , setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapapun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun , tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama , etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

39.   Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar diperlukan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jawab : Pasal 37 ayat 4

40.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 30 ayat 2

Jawab : Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

41.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 24 C ayat 2 adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan rumusan pasal 30 ayat 4 adalah

Jawab : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

42.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 28 A adalah

Jawab : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya.

43.   Abdul Malik Amrullah adalah Pahlawan Nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi

Jawab : Sumatera Barat

44.    Hak interpelasi adalah

Jawab : hak DPR untuk meminta keteranagn kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan startegis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

45.   Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Merupakan bunyi rumusan pasal

Jawab : Pasal III Aturan Tambahan

46.   Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme adalah

Jawab : Seluruh ketentuan dalam ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA.

47.   Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  mengatur tentang

Jawab :  Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

48.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rumusan pasal 30 ayat 3 adalah

Jawab : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

49.   Hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Merupakan bunyi rumusan pasal

Jawab : Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945

50.   Pencipta lagu nasional dari Sabang sampai Merauke adalah

Jawab : R. Soerardjo

51.   Dengan ditetapkanya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Merupakan bunyi rumusan pasal

Jawab : pasal II aturan tambahan

52.   Hak imunitas adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadlan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat denagn DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan hak mengajukan pertanyaan adalah

Jawab :hak anggota DPR untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.

53.   Tujuan dirumuskannya visi Indonesia 2020 sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah

Jawab : agar menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan  berbangsa dan bernegara sampai dengan tahun 2020

54.   Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 adalah tentang

Jawab : Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN

55.   Kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan rumusan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 adalah

Jawab : MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD

56.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 22 B adalah

Jawab : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

57.   Pencipta lagu nasional Halo-Halo bandung adalah

Jawab : Ismail Marzuki

58.   Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara  konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. Pernyataan tersebut terdapat dalam Ketetapan MPR RI Nomor

Jawab : XI/MPR/1998

59.   Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Pernyataan tersebut terdapat dalam bunyi pasal

Jawab : Pasal 20 A ayat 3

60.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan pasal 19 ayat 2 adalah

Jawab : susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang