HASIL PENGAWASAN PENINJAUAN DAN PERTIMBANGAN




27 MARET-31 MARET 2015, JB HOTEL SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

# LCC4PILARGKB2015

SOAL LCC 4 PILAR TINGKAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2015soallcc.com

I. SOAL DEBAT/BABAK TOPIK KASUS
1. Apabila Iwan seorang warga Negara Indonesia yang tinggal di Negara lain karena urusan pekerjaan, kemudian dikarenakan memiliki kemampuan serta keahlian yang saat itu memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi Negara tersebut, sehingga Iwan dianugrahkan kewarganegaraan Negara tersebut tanpa harus mengurus / meminta untuk menjadi warga Negara tempat ia bekerja saat itu. Saat pulang ke Indonesia , Iwan berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Menurut regu anda, apakah Iwan masih di perbolehkan untuk menjadi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diterangkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2?

Jawaban :
. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
. Iwan menerima anugerah untuk menjadi warga Negara lain bukan atas kehendaknya sendiri yang artinya Iwan dapat mempertimbangkan  status kewarganegaraannya untuk pindah menjadi warga Negara lain atau tetap menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan cara menggali informasi apakah Iwan pernah mengurus untuk pindah kewarganegaraan sehingga Iwan dinyatakan berpindah kewarganegaraan.
. Selama Iwan tidak mengurus pencabutan berkas kewarganegaraan indonesianya untuk menjadi Negara lain, dan selama Iwan memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat-syarat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden maka Iwan tidak kehilangan haknya untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 adalah sumber hukum tertinggi, mengapa sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar harus di amandemen, yang bahkan saat ini telah mengalami 4 kali perubahan. Bukankah hal ini terlalu beresiko karena sumber dasar hukum yang berlaku di Indonesia berasal dari Undang-Undang Dasar tersebut. Tidakkah seharusnya cukup undang-undang saja yang di ubah dan ditambahkan bukan Undang-Undang Dasarnya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia lebih bisa memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dengan baik. Berikan pendapat regu anda tentang pernyataan ini.

Jawaban :
.Perubahan UUD 1945 adalah untuk; menyempurnakan aturan dasar mengenai
1. Tatanan Negara
2. Pelaksanaan kedaulatan rakyat
3. Perlindungan HAM
4. Penyelenggaraan Negara
5. Jaminan konstitusional dan kewajiban Negara
6. Kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
Dan dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR memiliki dasar yuridis yang berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945.
. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan bukan untuk mengganti, oleh karena itu dalam melakukan perubahan UUD  1945 naskah asli UUD 1945 tetap dibiarkan utuh sementara naskah perubahan diletakkan setelah naskah asli, dengan demikian naskah Resmi UUD 1945 adalah naskah yang terdiri atas 5 bagian yaitu:
1. Naskah UUD 1945
2. Perubahan Pertama UUD 1945
3. Perubahan Kedua  UUD 1945
4. Perubahan Ketiga UUD 1945
5. Perubahan Keempat UUD 1945

. Untuk memudahkan pemahaman secara sistematis dan komprehensif, UUD 1945 juga disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Penyusunan ini merupakan keputusan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR masa sidang 2001-2002 dan disepakati oleh komisi A pada sidang Tahunan MPR tahun 2002.

3. Beberapa saat lalu kita menyaksikan melalui media massa tentang putusan hukuman Eksekusi mati terhadap mafia narkoba yang selama ini meresahkan bangsa Indonesia. Putusan ini kemudian menuai banyak pro dan kontra baik dalam maupun luar negeri, mulai dari pemberitaan hingga penarikan duta besar Negara atas Indonesia. Menurut pasal 28A “setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan hidup” tetapi juga disebutkan dalam pasal 28G “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Menurut regu anda apakah anda setuju dan mendukung penjatuhan hukuman mati tersebut ?

Jawaban :

- Sebagai warga Negara yang baik, maka kita harus mendukung segala program pemerintah untuk memajukan dan menjaga keutuhan bangsa, sehubungan dengan hukuman mati yang di berlakukan di Indonesia adalah suatu putusan yang tentu saja tidak semudah itu diputuskan namun telah melalui proses persidangan dan pertimbangan yang panjang.

- Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tidak bertentanagn dengan UUD 1945. Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi yang diberikan oleh Konstitusi kepada warga Negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Sehingga masih dapat di benarkan apabila pelaku kejahatan di beri hukuman seberat-beratnya jika terbukti mengancam HAK hidup serta mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

- Selain sebagai hukuman, ini juga dapat menjadi peringatan bagi para prlaku lain untuk tidak mencoba melakukan hal yang sama. Sehingga keutuhan bangsa dan Hak hidup, serta rasa aman masyarakat dapat terjaga. Dan tidak perlu lagi ada hukuman mati yang di jatuhkan.

4. Pancasila sebagai landasan ideologis Negara, pada sila pertama telah disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada praktiknya tidak sedikit ditemui adanya warga Negara Indonesia yang tidak mempercayai atau memeluk suatu agama tertentu ( ATEIS). Menanggapi hal tersebut berikan pendapat regu anda tentang apakah penganut ateis di perbolehkan menjadi warga Negara Indonesia dan memperoleh haknya sebagai warga Negara?
Sertakan solusi apabila dirasa perlu.

Jawaban :

- Konsekuensi hukum dari paham ateisme yang dianut oleh seorang atau sekelompok orang yang menganut paham ateis menjadi kehilanagn hak-hak yang pada umumnya dapat dinikmati warga Negara Indonesia yang menganut agama tertentu yang diakui di Indonesia, missal : pada Pasal 61 dan 64 UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan pencantuman agama pada KTP dan Kartu Keluarga, yang berikutnya yaitu tentang perkawinan; perkawinan hanya SAH bila dilakukan menurut Hukum dari masing-masing agama yang dianutnya (pasal 2 UU No. 1 tahun 1974).

- Penganut ATEIS dikenakan sanksi pidana apabila bermaksud agar supaya seseorang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.


- Penganut ATEIS pada akhirnya untuk dapat menikmati haknya sebagai warga Negara harus menundukkan diri pada suatu agama yang diakui di Indonesia secara hukum (KTP), meskipun pada praktiknya tidak mengamalkannya.

- Dari keterangan diatas sebenarnya tidaklah berhak seseorang atau sekelompok orang memiliki hak untuk menjadi warga Negara Indonesia, karena menentang Pancasila yang menjadi dasar Ideologis Negara Indonesia. Meskipun masih belum ada peraturan atau perundangan yang secara khusus membahas larangan seseorang menganut paham ATEIS.


- Solusinya : Pemerintah harus mengeluarkan peraturan dan/atau perundangan yang jelas untuk mengatur larangan paham ATEIS agar tidak menjadi perdebatan, meskipun sebenarnya telah jelas tetera bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Menurut UUD 1945 pasal 30 ayat (1) yaitu : “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Apabila pemerintah dengan dasar undang-undang tersebut memandang perlu dan kemudian memutuskan bahwa; ‘bagi pemuda-pemudi Indonesia yang telah masuk usia dewasa secara hukum, harus mengikuti program wajib militer selama 2 tahun, dan sesudahnya dapat kembali kepada keluarga dan melanjutkan pendidika’. Berikan pendapat regu anda untuk menanggapi pernyataan tersebut.

Jawaban :

- Isi pasal 30 ayat 1 merupakan implementasi dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang mana dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan Negara Indonesia di bidang pembelaan Negara, yakni upaya pembelaan Negara bukan monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap Negara.

- Adanya ketentuan yang diterangkan dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 didasarkan pada pemikiran bahwa sistem pertahanan dan keamanan Negara yang dianut Negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dalam sistem ini seluruh komponen bangsa terlibat dan mempunyai peranan, yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama.

- Wajib Militer atau WAMIL pernah di usulkan pada tahun 2013, wamil sebenarnya dimaksudkan untuk dapat mengabdikan diri kepada Negara, sekaligus menjadi komponen tentara cadangan seperti yang diterapkan dibeberapa Negara lain sehingga apabila Negara dalam keadaan genting dan darurat perang maka warga Negara Indonesia siap untuk menerima panggilan ibu pertiwi dalam upaya membela dan mempertahankan kesatuan bangsa.

- Disisi lain wajib militer tidak kemudian untuk dimaksudkan ikut dalam perang karena peperangan bukanlah pilihan untuk menyelesaikan konflik, melainkan untuk memberikan pendidikan guna meningkatkan ketangguhan, kedisiplinan, kemandirian serta kepemimpinan bagi para pesertanya, meskipun salah satu tujuannya adalah mempersiapkan para pemuda bangsa untuk selalu siap dan sigap membantu TNI dan Kepolisian menghadapi panggilan Negara untuk membela keutuhan bangsa dalam perang.






II. SOAL TEMATIK

1. Jelaskan proses perubahan UUD 1945 menurut ketentuan UUD 1945.

Jawab :
Pasal 37

(1) Usul  perubahan  pasal­pasal  Undang­Undang  Dasar  dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila
diajukan  oleh  sekurang­kurangnya  1/3  dari  jumlah  anggota  Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap  usul  perubahan  pasal­pasal  Undang­Undang  Dasar  diajukan
secara    tertulis  dan  ditunjukkan  dengan  jelas  bagian  yang  diusulkan
untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk  mengubah  pasal­pasal  Undang­Undang  Dasar,  Sidang
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dihadiri  oleh  sekurang­kurangnya
2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan  untuk  mengubah  pasal­pasal  Undang­Undang  Dasar
dilakukan  dengan  persetujuan  sekurang­kurangnya  lima  puluh
persen  ditambah  satu  anggota  dari  seluruh  anggota  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat.
(5) Khusus  mengenai  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak
dapat dilakukan perubahan.


Ketentuan mengenai perubahan Undang­Undang  Dasar
dimaksudkan  untuk  meneguhkan  MPR  sebagai  lembaga  negara  yang
ditetapkan  oleh  Undang­Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  memiliki  wewenang  melakukan  perubahan  Undang­Undang
Dasar.
Di  dalam  ketentuan  itu,  Pembukaan  t idak  termasuk  objek
perubahan,  sedangkan  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
(NKRI)  tidak  dapat  diubah.  Adanya  ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk
mempertegas  komit men  bangsa  Indonesia  terhadap  Pembukaan  Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 dan  bentuk NKRI
sekaligus  melestarikan  putusan  para  pendiri  negara  pada  tahun  1945.
Rumusan  itu  juga  menggambarkan  sikap konsisten  terhadap  kesepakatan
dasar  yang  dicapai  fraksi­fraksi  MPR  sebelum  dilakukannya  perubahan
Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan  pasal  ini  meliputi  proses  perubahan  pasal­pasal
Undang­Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  di­
awali  dengan  usul  perubahan  yang  harus  diajukan  oleh  sekurang­
kurangnya  satu  pertiga  jumlah  anggota  MPR;  putusan  untuk  melakukan
perubahan pasal­pasal Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun  1945  harus  dengan  persetujuan  sekurang­kurangnya  50%
ditambah  satu  anggota  MPR,  lebih  banyak  dari  persyaratan  minimal,
yaitu  empat  persembilan  jumlah  anggota  MPR  yaitu  dua  pertiga  dikali
dua pertiga sebagaimana diatur pada pasal ini sebelum perubahan.

2. Sebutkan rumusan pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 dan jelaskan hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawab :

Pasal 20 A ayat 3

(3)  Selain hak  yang  diatur  dalam  pasal­pasal  lain  Undang­Undang Dasar  ini,  setiap anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mempunyai hak  mengajukan  pertanyaan,  menyampaikan  usul   dan  pendapat serta hak imunitas.

Hak mengajukan pendapat



3. Jelaskan tujuan dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawab :

1. menyempurnakan  aturan  dasar  mengenai  tatanan  negara  dalam
mencapai  tujuan  nasional  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang­
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan
memperkokoh  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila;
2. menyempurnakan  aturan  dasar  mengenai  jaminan  dan  pelaksanaan
kedaulatan  rakyat  serta  memperluas  partisipasi  rakyat  agar  sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;
3. menyempurnakan  aturan  dasar  mengenai  jaminan  dan  perlindungan
hak  asasi  manusia  agar  sesuai  dengan  perkembangan  paham  hak  asasi
manusia  dan  peradaban  umat  manusia  yang  sekaligus  merupakan syarat  bagi  suatu
negara  hukum  dicita­citakan  oleh  Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
4. menyempurnakan  aturan  dasar  penyelenggaraan  negara  secara
demokratis  dan  modern,  antara  lain  melalui  pembagian  kekuasaan yang  lebih  tegas,  sistem  saling  mengawasi  dan  saling  mengimbangi
(checks  and  balances)  yang  lebih  ketat  dan  transparan,  dan  pembentukan  lembaga-lembaga  negara  yang  baru  untuk  mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa
dan tantangan zaman;
5. menyempurnakan  aturan  dasar  mengenai  jaminan  konst itusional  dan
kewajiban  negara  mewujudkan  kesejahteraan  sosial,  mencerdaskan
kehidupan  bangsa,  menegakkan  etika,  moral,  dan  solidaritas  dalam
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  sesuai  dengan
harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dalam  perjuangan  mewujudkan  negara sejahtera;
6. melengkapi  aturan  dasar  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan
negara  bagi  eksistensi  negara  dan  perjuangan  negara  mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
7. menyempurnakan  aturan  dasar  mengenai  kehidupan  bernegara  dan
berbangsa  sesuai  dengan  perkembangan  aspirasi,  kebutuhan,  serta
kepent ingan  bangsa  dan  negara  Indonesia  dewasa  ini  sekaligus
mengakomodasi  kecenderungannya  untuk  kurun  waktu  yang  akan  datang.


III SOAL ONE BY ONE

1. Arti dari equality before the law adalah semua warga Negara bersamaan kedudukannya didepan hukum, sedangkan istilah lain dari penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum adalah….

Jawab :  Due process of law

2. Salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Dalam hal pasangan calon atau salah seorang mengundurkan diri, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat….

Jawab : Mengusulkan calon pengganti

3. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi presiden memperhatikan pertimbangan….

Jawab:  Mahkamah Agung

4. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan, sifat dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah….

Jawab : Bebas dan Mandiri

5. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari…..

Jawab : Dewan Perwakilan Rakyat

6. Sebagai alat Negara usaha pertahanan dan keamanan Negara, yang dilakukan oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keikutsertaan masyarakat sipil sebagai usaha pertahanan dan keamanan Negara , seperti yang tertuang dalam pasal 30 ayat 2 adalah sebagai….

Jawab : Kekuatan pendukung

7. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan waki presiden ditunda oleh KPU paling lama adalah….

Jawab : 30 hari

8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang….

Jawab : Penentuan Pendapat di Timor Timur

9. Bab IV visi Indonesia 2020 “Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan” merupakan indikator….

Jawab : Indikator Religius

10. Untuk menjalankan undang-undang , presiden menetapkan….

Jawab : Peraturan Pemerintah

11. Rumusan pasal 7 B ayat 3 UUD NRI 1945 adalah….

Jawab :
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang – Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah….

Jawab : Naskah asli Undang – Undang Dasar 1945 dipertahankan , dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli

13. Rumusan pasal 20 A ayat 4 UUD NRI 1945 adalah….

Jawab :
Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

14. Pengelompokan pasal 5 Tap MPRS No. I/MPR/2003 adalah….

Jawab :
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.

15. Rumusan pasal 24 B ayat 2 UUD NRI 1945 adalah….

Jawab :
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

16. Sebutkan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan otonomi daerah; Pengaturan; Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah….

Jawab : Memerintahkan pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18, 18A, dan 18B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Rumusan pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945 adalah….

Jawab : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

18. Yang dimaksud warga Negara sesuai bunyi pasal 26 ayat 1 UUD NRI 1945 adalah….

Jawab :
Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.

19. Yang dimaksud dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah….

Jawab : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya

20. Rumusan pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 adalah….

Jawab :
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

21. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan undang-undang dasar adalah perubahan dilakukan dengan cara ‘adendum’, yaitu tetap mempertahankan naskah asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan naskah perubahan dilekatkan pada naskah asli. Yang dimaksud dengan naskah asli Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

Jawab: Yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959). (A)

22. Salah satu tujuan perubahan undang undang dasar adalah membangun sistem checks and balances, yaitu saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara. Wujud adanya sistem checks and balances dalam pembentukan undang-undang adalah...

Jawab: Setiap rancangan undang-undang memerlukan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden

23. Perubahan pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, dan ditempatkan pada lembaran negara nomor...

Jawab: Nomor 11 Tahun 2006

24.  Perubahan kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, dan ditempatkan pada lembaran negara nomor...


Jawab: Nomor 12 Tahun 2006. (A)

25. Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan pada lembaran negara nomor 13 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh MPR pada...


Jawab: Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.

26. Perubahan keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan pada lembaran negara nomor...


Jawab: Nomor 14 Tahun 2006.

27. Jumlah bab, pasal, dan ayat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah adalah 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan, jumlah bab, pasal, dan ayat setelah perubahan adalah...


Jawab: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

28. Jumlah bab, pasal, dan ayat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diubah adalah 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sedangkan, jumlah bab, pasal, dan ayat sebelum perubahan adalah...


Jawab: 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

29. Salah satu tuntutan reformasi adalah penghapusan doktrin dwifungsi ABRI. Yang dimaksud dengan dwifungsi ABRI adalah...


Jawab: ABRI selain berfungsi sebagai kekuatan hankam, juga berperan sebagai kekuatan sosial-politik.

30. Salah satu tuntutan reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah...


Jawab: hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



IV SOAL BENAR SALAH

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah diserahkan oleh BPK kepada DPR,DPD, dan DPRD bersifat rahasia.

Jawab : Salah (bersifat terbuka)

2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberikan persetujuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan , pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Jawab : Salah (pertimbangan)

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota.

Jawab : Salah (jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan jumlah penduduk)

4. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Jawab : Benar

5. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan demikian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan alat pemerintah.

Jawab : Salah ( Alat Negara )

6. Salah seorang dari pasangan Calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Dalam hal pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Jawab : Benar

7. Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya , presiden menetapkan paraturan pemerintah serta dapat pula menetapkan peraturan presiden.

Jawab : Benar

8. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam satu pasangan yang pasangan calonnya diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jawab : Salah ( tidak dalam satu pasangan )

9. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawab : Benar

10. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih,  tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Jawab : Benar

11. Sebelum perubahan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.  Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam satu pasangan yang pasangan calonnya diajukan oleh fraksi -fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jawab : salah (tidak dalam satu pasangan )

12. Pemerintahan daerah provinsi,  daerah Kabupaten,  dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota -anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.  Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sama untuk setiap provinsi,  Kabupaten,  dan kota.

Jawab  : Salah ( Jumlah anggota DPRD berdasarkan jumlah penduduk )

13. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberikan persetujuan rancangan Undang – Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;  hubungan pusat dan daerah;  pembentukan,  pemekaran,  dan penggabungan  daerah;  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;  serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang -Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang -Undang yang berkaitan dengan pajak  pendidikan,  dan agama.

Jawab : Salah (pertimbangan )

14. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jawab : Benar

15. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan adalah salah satu indikator manusiawi sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR /2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Jawab : Salah ( indikator religius )

16. Laki -laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya,  Kewarganegaraan suami mengikuti Kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

Jawab : Benar

17. Presiden mengangkat duta dan konsul.  Dalam hal mengangkat duta dan konsul,  presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jawab : Salah ( konsul tidak perlu pertimbangan DPR )

18. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas dan memberikan persetujuan rancangan undang -undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;  hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran,  dan penggabungan daerah;  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;  serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang -undang yang berkaitan dengan pajak,  pendidikan,  dan agama.

Jawab : Salah ( pertimbangan )

19. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan,  sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi,  serta hilangnya praktek monopoli adalah salah satu indikator Sejahtera sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR /2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Jawab : Salah ( indikator adil )

20. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas -luasnya.  Dengan demikian, pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dapat melimpahkan semua urusan kepada pemerintahan daerah dan /atau pemerintahan desa.

Jawab : Salah (tidak semua )

21. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil -adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan /atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perubahan tercela; dan /atau pendapat bahwa presiden dan /atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan nn/atau wakil presiden paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Jawab :Benar

22. Salah satu sebab presiden dan /atau wakil presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa perbuatan tercela.

Jawab : Benar

23. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung. Tetapi apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga pasangan calon, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, yaitu calon yang unggul di lebih banyak jumlah provinsi, kabupaten /kota.

Jawab : Benar

24. Sebelum perubahan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Yang berwenang mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Jawab : Salah ( fraksi -fraksi yang ada di MPR )

25. Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara “ dalam ketentuan ini adalah Menteri, Keuangan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jawab : Benar

26. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, calon perseorangan tidak dimungkinkan mengikuti pemilihan umum presiden dan wakil presiden walaupun mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

Jawab : Benar

27. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah, presiden dipilih terlebih dahulu dan setelahnya baru dilakukan pemilihan wakil presiden.

Jawab : Benar

28. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil -adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan /atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perubahan tercela; dan /atau pendapat bahwa presiden dan /atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan /atau wakil presiden paling lama enam puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Jawab : Salah ( Sembilan puluh hari )

29. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Jawab : Benar

30. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Dengan demikian , wakil presiden yang menggantikan presiden dianggap telah memangku jabatan presiden selama 1 kali masa jabatan, dan karenanya yang bersangkutan hanya memiliki kesempatan 1 kali masa jabatan lagi, baik sebagai wakil  presiden maupun sebagai presiden.

Jawab : Benar